Banyuwangi - Di pelosok Banyuwangi, tak sedikit warga yang harus menakar ulang piring makannya. Harga beras yang terus merangkak naik membuat ibu-ibu pasar mesti menahan napas sebelum menyerahkan uang recehan terakhirnya. Sementara itu, buruh tani dan nelayan hanya bisa berharap cuaca baik agar bisa menyambung hidup.
Namun, di gedung megah DPRD Banyuwangi, cerita berbeda bergulir. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2020 dan Nomor 9 Tahun 2021, setiap anggota dewan menikmati tunjangan fantastis yang seakan menutup telinga dari jeritan rakyat.
Bayangkan, uang representasi Rp 2,1 juta per bulan hanyalah pembuka. Anggota dewan masih menerima tunjangan komunikasi intensif Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan Rp 25 juta, serta transportasi Rp 8,5 juta tiap bulan.
Tak berhenti di situ, ada pula tunjangan reses Rp 14,7 juta, tunjangan keluarga Rp 220 ribu, beras Rp 289 ribu, hingga tunjangan belanja rumah tangga Rp 19,8 juta dan tunjangan sewa alat rumah tangga Rp 17,1 juta. Jika dijumlahkan, angka itu setara dengan ratusan juta rupiah per bulan.
Kontrasnya begitu mencolok. Di satu sisi, rakyat harus mengencangkan ikat pinggang; di sisi lain, para wakil rakyat justru menambah lubang ikat pinggangnya agar cukup menampung limpahan fasilitas.
Dalam teori keadilan sosial John Rawls, negara seharusnya memastikan kebijakan yang paling menguntungkan justru berpihak pada kelompok paling lemah. Tetapi di Banyuwangi, kebijakan justru dimonopoli untuk memastikan kenyamanan pejabat.
Kesenjangan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menjelma nyata dalam bentuk rumah-rumah rakyat yang reyot, anak-anak putus sekolah karena biaya, dan petani yang terjerat utang pupuk. Sementara itu, tunjangan perumahan dewan Rp 25 juta sebulan cukup untuk menyewa rumah rakyat miskin selama bertahun-tahun.
Pertanyaan besar pun muncul: untuk siapa para wakil rakyat ini bekerja? Untuk rakyat yang mereka wakili, atau untuk kesejahteraan pribadi yang dilegitimasi oleh regulasi?
Rakyat Banyuwangi sedang digiring ke ladang penderitaan, sementara para elitnya bersantai di kursi empuk, menikmati tunjangan demi tunjangan. Gedung DPRD Banyuwangi perlahan menjelma “rumah mewah” yang dindingnya terbuat dari jeritan rakyat yang tak pernah sampai ke telinga penghuninya.
Komentar
Posting Komentar